Globalisasi Dan Politik Dunia Dalam Konsep Modern Domestic.

 

Analisis Globalisasi dan Politik Dunia dalam Konsep Modern Domestic.

 

Pendahuluan

 

Globalisasi telah mentransformasi hubungan antara politik domestik dan internasional, mengaburkan batas-batasan tradisional yang memisahkan arena politik dalam negeri dan luar negeri. Dalam konsep modern domestic, kita menyaksikan proses dialektis dimana kebijakan domestik dibentuk oleh kekuatan global, sementara pada saat yang sama, politik domestik aktif membentuk tata kelola global. Esai ini akan menganalisis dinamika kompleks ini, mengeksplorasi bagaimana globalisasi telah mengubah sifat kedaulatan, governance, dan politik identitas dalam konteks domestik, serta implikasi-implikasi teoretis dari transformasi ini bagi studi hubungan internasional kontemporer.

 

Transformasi Kedaulatan dalam Era Globalisasi.

 

Erosi dan Adaptasi Kedaulatan Negara.

 

Konsep kedaulatan Westphalia yang tradisional yang menekankan kendali eksklusif negara atas wilayahnya telah mengalami transformasi mendalam dalam era globalisasi. Arus lintas batas yang mencakup modal, informasi, manusia, dan ide telah menantang kemampuan negara untuk mengontrol apa yang terjadi dalam perbatasannya. Namun, bertentangan dengan narasi yang menyatakan kematian negara bangsa, bukti empiris menunjukkan bahwa kedaulatan bukan menghilang, melainkan beradaptasi.

 

Negara-negara modern mengembangkan bentuk kedaulatan baru yang lebih fleksibel dan relasional. Daripada kedaulatan sebagai kendali mutlak, kita menyaksikan munculnya "kedaulatan yang dibagi" (shared sovereignty) dalam rezim internasional, "kedaulatan sebagai tanggung jawab" (sovereignty as responsibility) dalam norma intervensi kemanusiaan, dan "kedaulatan fungsional" dimana negara secara strategis mendelegasikan kewenangan tertentu kepada institusi supranasional sambil mempertahankan kendali di area lain.

 

Politik Domestik dalam Konteks Global.

 

Globalisasi telah mengubah politik domestik dengan memperkenalkan aktor dan tekanan eksternal langsung ke dalam proses politik nasional. Keputusan pengadilan konstitusional di satu negara mungkin mengutip preseden dari yurisdiksi lain; kebijakan ekonomi domestik harus merespons penilaian lembaga pemeringkat kredit internasional; dan kelompok masyarakat sipil domestik membentuk aliansi transnasional untuk mempengaruhi kebijakan nasional.

 

Contoh nyata termasuk bagaimana Uni Eropa secara mendalam membentuk politik domestik negara-negara anggotanya melalui direktif dan regulasi yang harus diimplementasikan dalam hukum nasional. Demikian pula, persetujuan perdagangan internasional seperti USMCA atau RCEP menciptakan kewajiban yang membatasi pilihan kebijakan domestik negara-negara penandatangan.

 

 Governance Multilevel dan Fragmentasi Kekuasaan.

 

Jaringan Governance yang Kompleks.

 

Konsep modern domestic ditandai oleh munculnya governance multilevel dimana kekuasaan didistribusikan across berbagai tingkat dari lokal ke global. Politik domestik tidak lagi secara eksklusif terjadi dalam institusi nasional, tetapi dalam jaringan kompleks yang melibatkan aktor-aktor pada berbagai tingkat.

 

Aktor subnasional kota, negara bagian, region semakin terlibat dalam diplomacy paralel dan jaringan governance global. Contohnya termasuk C40 Cities Climate Leadership Group dimana walikota dari kota-kota global bekerja sama memerangi perubahan iklim, seringkali melampaui komitmen pemerintah nasional mereka. Fenomena ini menantang monopoli tradisional pemerintah nasional dalam hubungan luar negeri.

 

 Fragmentasi Arena Politik.

 

Globalisasi telah memfragmentasi arena politik domestik menjadi multiple issue areas yang masing-masing memiliki logika governance yang berbeda. Kebijakan lingkungan mungkin dikelola melalui rezim global yang melibatkan aktor non-negara; regulasi keuangan mungkin dikoordinasikan melalui jaringan regulator; sementara kebijakan budaya mungkin tetap terutama domain nasional.

 

Fragmentasi ini menciptakan tantangan koherensi kebijakan yang signifikan. Pemerintah nasional harus mengkoordinasikan berbagai kebijakan yang dikembangkan dalam jaringan governance yang berbeda, seringkali dengan partisipasi kementerian dan aktor yang berbeda. Tantangan koherensi ini menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya digitalisasi dan ekonomi platform yang mengaburkan further batas antara domestik dan internasional.

 

Politik Identitas dalam Konteks Global.

 

Globalisasi dan Rekonfigurasi Identitas Nasional.

 

Globalisasi memiliki efek paradoksal pada politik identitas domestik. Di satu sisi, arus global orang, ide, dan budaya menantang kemurnian dan koherensi identitas nasional. Di sisi lain, tantangan terhadap identitas tradisional ini sering memicu reaksi balasan dalam bentuk nasionalisme etnis, populisme, dan politik identitas yang reaksioner.

 

Politik domestik kontemporer ditandai oleh kompetisi antara forces kosmopolitan dan particularistic. Kelompok kosmopolitan mengadopsi identitas yang lebih inklusif dan global, sementara kelompok particularistic menegaskan kembali identitas nasional atau lokal yang eksklusif. Kompetisi ini memanifestasikan dalam debat tentang imigrasi, multikulturalisme, dan integrasi regional di banyak negara.

 

Transnasionalisasi Identitas dan Komunitas.

 

Globalisasi telah memungkinkan munculnya identitas dan komunitas transnasional yang mengaburkan further batas antara domestik dan internasional. Diaspora mempertahankan hubungan dengan negara asal sambil berpartisipasi dalam politik negara tempat tinggal; komunitas religius terhubung melintas batas negara; dan gerakan sosial membangun solidaritas transnasional sekitar isu-isu seperti feminisme, lingkungan, atau hak pekerja.

 

Identitas transnasional ini menciptakan bentuk-bentuk baru agency politik dimana aktor domestik secara simultan terlibat dalam multiple arena politik. Contohnya termasuk bagaimana diaspora mempengaruhi kebijakan luar negeri negara asal mereka melalui lobi di negara tempat tinggal, atau bagaimana NGO internasional membentuk kebijakan domestik melalui advocacy dan tekanan.

 

Ekonomi Politik Global-Domestik.

 

Embedded Liberalism dan Tantangannya.

 

Rezim ekonomi internasional pasca-Perang Dunia II didasarkan pada kompromi "embedded liberalism" dimana negara mengintegrasikan ekonomi global sambil mempertahankan kemampuan untuk melindungi stabilitas domestik melalui kebijakan sosial dan regulasi. Namun, globalisasi kontemporer telah menantang kompromi ini.

 

Integrasi keuangan global membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan makroekonomi independen; rantai pasokan global mengubah dinamika pasar tenaga kerja domestik; dan perusahaan multinasional memperoleh leverage signifikan atas kebijakan domestik melalui ancaman keluar modal (capital flight). Tekanan-tekanan ini telah berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan politik di banyak negara.

 

Kebangkitan Ekonomi Politik Populis.

 

Ketegangan antara integrasi ekonomi global dan tuntutan politik domestik telah memicu kebangkitan politik populis di banyak negara. Gerakan populis baik sayap kiri maupun kanan seringkali menolak konsensus pro-globalisasi dan menganjurkan kebijakan yang lebih proteksionis dan berorientasi domestik.

 

Politik domestik di banyak negara demokratis sekarang ditandai oleh polarisasi mendalam antara pihak yang mendukung integrasi global lebih lanjut dan pihak yang menganjurka kedaulatan ekonomi yang lebih besar. Polarisasi ini memanifestasikan dalam perdebatan tentang perdagangan, imigrasi, dan keanggotaan dalam organisasi regional.

 

Implikasi Teoretis dan Masa Depan.

 

Menuju Kerangka Analitis yang Terintegrasi.

 

Transformasi yang dijelaskan di atas memerlukan pendekatan teoretis baru dalam studi hubungan internasional dan politik komparatif. Kerangka analitis yang memisahkan tajam antara politik domestik dan internasional menjadi semakin tidak memadai untuk memahami realitas kontemporer.

 

Pendekatan seperti "two-level games" yang dikembangkan oleh Robert Putnam memberikan titik awal yang berguna, tetapi perlu diperluas untuk menangkap kompleksitas governance multilevel kontemporer. Demikian pula, teori seperti "structural power" dan "everyday international political economy" menawarkan wawasan tentang bagaimana kekuasaan global membentuk kehidupan domestik secara halus.

 

Digitalisasi dan Transformasi Berkelanjutan.

 

Proses transformasi hubungan global-domestik terus berlanjut dengan digitalisasi. Teknologi digital menciptakan ruang-ruang baru seperti platform online yang mengaburkan further batas antara domestik dan internasional. Governance konten online, perpajakan ekonomi digital, dan keamanan siber merupakan area dimana batas antara kebijakan domestik dan internasional menjadi semakin tidak jelas.

 

Digitalisasi juga memungkinkan bentuk-bentuk baru partisipasi politik dimana aktor domestik dapat terlibat langsung dengan isu-isu global, melewati institusi perantara tradisional. Fenomena seperti aktivisme iklim yang dipimpin pemuda atau gerakan sosial yang terkoordinasi melalui media sosial menunjukkan potensi transformatif dari perkembangan ini.

 

Kesimpulan.

 

Globalisasi telah mengubah hubungan antara politik domestik dan internasional secara mendalam, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "modern domestic" yang ditandai oleh interpenetrasi konstan antara yang global dan yang domestik. Daripada menghilangnya politik domestik, kita menyaksikan rekonfigurasinya dalam konteks jaringan governance yang kompleks dan identitas yang semakin transnasional.

 

Konsekuensi dari transformasi ini bersifat ambigu. Di satu sisi, globalisasi menawarkan potensi untuk governance yang lebih efektif atas tantangan global seperti perubahan iklim atau pandemi. Di sisi lain, kompleksitas governance multilevel menimbulkan tantangan akuntabilitas demokratis dan koherensi kebijakan.

 

Masa depan politik domestik dalam konteks global akan bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan institusi dan praktik yang dapat merekonsiliasi tuntutan partisipasi demokratis dengan kompleksitas interdependensi global. Ini akan memerlukan inovasi institusional yang signifikan dan pemikiran ulang mendasar tentang bagaimana kita memahami komunitas politik dan kewargaan dalam abad ke-21.

 

Yang jelas, pemahaman konvensional tentang politik domestik sebagai arena yang terpisah dari politik internasional semakin tidak memadai. Baik akademisi maupun praktisi harus mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi yang dapat menangkap dinamika kompleks dimana yang global dan domestik saling membentuk dalam dunia yang saling terhubung.