Teori Hubungan Internasional Dalam Paradigma Positivis.

  Analisis Teori Hubungan Internasional dalam Paradigma Positivis.

 

 Pendahuluan.

 

Paradigma positivis telah mendominasi studi Hubungan Internasional selama beberapa dekade, membentuk cara kita memahami, menganalisis, dan menjelaskan dinamika politik global. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa realitas internasional bersifat objektif, teratur, dan dapat dipelajari melalui metode ilmiah yang ketat. Esai ini akan menganalisis perkembangan paradigma positivis dalam Hubungan Internasional, dengan fokus pada neorealisme dan neoliberalisme sebagai perwujudannya yang paling matang, alat metodologis yang digunakannya, serta kritik-kritik substantif yang membentuk transformasinya dalam studi kontemporer.

 

 Munculnya dan Pembentukan Paradigma Positivis dalam Hubungan Internasional.

 

Paradigma positivis dalam Hubungan Internasional muncul pasca Perang Dunia I sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan normatif dan legalistik dalam mencegah konflik global. The "great debate" pertama dalam HI antara idealis dan realis pada 1930-an menandai titik balik menuju pendekatan yang lebih ilmiah dan empiris. E.H. Carr dalam "The Twenty Years' Crisis" (1939) secara meyakinkan mengkritik idealisme dan memperjuangkan pendekatan realis yang berdasarkan analisis objektif tentang kekuasaan.

 

Puncak institutionalisasi paradigma positivis terjadi selama 1950-an dan 1960-an melalui "behavioral revolution" yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu politik Amerika. Revolusi perilaku ini berusaha menjadikan Hubungan Internasional sebagai ilmu sosial yang benar dengan menerapkan metode kuantitatif, pengujian hipotesis, dan pencarian hukum-hukum umum perilaku internasional. David Easton dan Karl Deutsch menjadi tokoh kunci dalam mempromosikan pendekatan sistemik dan kuantitatif dalam analisis politik internasional.

 

Ciri-ciri fundamental paradigma positivis dalam Hubungan Internasional meliputi: keyakinan pada realitas objektif yang independen dari pengamat, pemisahan fakta dan nilai, penekanan pada observasi dan pengukuran empiris, pencarian penjelasan kausal, serta komitmen pada akumulasi pengetahuan kumulatif melalui pengujian hipotesis. Paradigma ini mengasumsikan bahwa negara sebagai aktor rasional dapat dipahami melalui pola perilaku yang konsisten dan terprediksi.

 

 Neorealisme dan Neoliberalisme sebagai Bentuk Dewasa Paradigma Positivis.

 Realisme dan Neorealisme.

 

Realisme klasik yang dikembangkan oleh Hans Morgenthau dalam "Politics Among Nations" (1948) telah meletakkan fondasi dengan enam prinsip politiknya yang berpusat pada konsep kekuasaan. Namun, transformasi menuju bentuk yang lebih ilmiah mencapai puncaknya dengan neorealisme Kenneth Waltz dalam "Theory of International Politics" (1979).

 

Waltz melakukan "parsimoni teoritis" dengan mengurangi kompleksitas politik internasional menjadi tiga elemen dasar: prinsip ordering (anarki), diferensiasi unit (negara sebagai unit fungsional serupa), dan distribusi kemampuan. Struktur sistem internasional, khususnya distribusi kekuasaan, menjadi variabel penjelas utama perilaku negara. Pendekatan ini sangat positivis karena berusaha menciptakan teori parsimonius yang dapat menghasilkan prediksi tesable tentang hasil sistemik.

 

Neorealisme mengembangkan model deduktif yang elegan dimana perilaku negara dapat diprediksi dari posisi mereka dalam struktur sistemik. Teori keseimbangan kekuasaan Waltz, misalnya, berusaha merumuskan "hukum" perilaku internasional yang berlaku universal, terlepas dari konteks historis atau karakteristik domestik negara.

 

Liberalisme dan Neoliberalisme.

 

Sementara realisme mengalami transformasi melalui neorealisme, liberalisme juga berkembang menjadi neoliberal institutionalism melalui karya Robert Keohane dan Joseph Nye. Dalam "Power and Interdependence" (1977), mereka mengembangkan kerangka teoritis yang bersaing dengan realisme namun tetap dalam paradigma positivis.

 

Neoliberalisme menerima banyak asumsi dasar neorealisme anarki sebagai kondisi ordering, negara sebagai aktor utama, dan rasionalitas instrumental namun menekankan bagaimana institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama dengan mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, dan mengurangi biaya transaksi.

 

Kontribusi Keohane dalam "After Hegemony" (1984) lebih lanjut mengembangkan teori regimes yang dapat diuji secara empiris. Dengan menggunakan alat-analisis ekonomi seperti teori permainan dan rational choice, neoliberalisme berusaha menunjukkan bagaimana kerja sama mungkin terjadi bahkan dalam kondisi anarki. Pendekatan ini sangat positivis dalam komitmennya terhadap pengujian empiris dan pengembangan teori kumulatif.

 

Kedua teori ini, meskipun berbeda dalam penekanan, berbagi komitmen pada penjelasan sistemik, metodologi ilmiah, dan pencarian pola umum perilaku internasional yang dapat digeneralisasi.

 

 Alat Metodologis Pendekatan Positivis dalam Hubungan internasional.

 

Paradigma positivis mengandalkan seperangkat alat metodologis yang ketat untuk memastikan objektivitas dan reliabilitas temuan penelitian. Metode kuantitatif menjadi andalan, dengan penggunaan statistik inferensial untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Dataset seperti Correlates of War Project menjadi contoh bagaimana kompleksitas sejarah direduksi menjadi variabel-variabel yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.

 

Eksperimen laboratorium, meskipun kurang umum dalam Hubungan Internasional dibanding psikologi, digunakan dalam bentuk simulasi dan teori permainan. Analisis game theory seperti Prisoner's Dilemma dan Stag Hunt menjadi model formal untuk menganalisis logika strategis kerja sama dan konflik.

 

Content analysis sistematis terhadap dokumen kebijakan, pidato, dan media digunakan untuk mengidentifikasi pola sikap dan perilaku negara. Pendekatan ini berusaha menghilangkan subjektivitas peneliti melalui sistem koding yang terstandarisasi.

 

Comparative case studies dalam tradisi positivis berusaha mengontrol variabel dan mengisolasi mekanisme kausal melalui perbandingan sistematis kasus-kasus yang mirip. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan generalisasi terbatas yang dapat berkontribusi pada pengembangan teori kumulatif.

 

Kesamaan semua metode ini adalah komitmen pada replicability, transparency, dan falsificationism prinsip bahwa teori harus dapat diuji dan berpotensi dibuktikan salah melalui observasi empiris.

 

 Keterbatasan dan Kritik terhadap Paradigma Positivis.

 Kritik Epistemologis dan Ontologis.

 

Paradigma positivis menghadapi kritik substantif dari berbagai sudut. Kritik epistemologis mempertanyakan klaim objektivitasnya, dengan menunjuk pada bagaimana teori selalu dibentuk oleh nilai-nilai dan kepentingan tertentu. Robert Cox dengan terkenal membedakan antara "teori problem-solving" (positivis) yang menerima status quo dan "teori kritis" yang mempertanyakan dasar-dasar sistem yang ada.

 

Kritik ontologis menantang anggapan bahwa realitas internasional bersifat objektif dan independen dari interpretasi manusia. Konstruktivis seperti Alexander Wendt berargumen bahwa "anarki adalah apa yang negara buat darinya" makna dan signifikansi struktur material dibentuk melalui ide, norma, dan interpretasi.

 

 Kritik Metodologis.

 

Kritik metodologis menunjuk pada reduksionisme pendekatan positivis. Dengan berfokus pada variabel-variabel yang dapat diukur, pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek-aspek kualitatif seperti makna, identitas, dan budaya. Kompleksitas sejarah seringkali direduksi menjadi variabel-variabel terisolasi yang kehilangan konteksnya.

 

Kritik juga ditujukan pada ketidakmampuan pendekatan positivis dalam menangani perubahan transformatif. Dengan berfokus pada pola-pola yang berulang, positivisme cenderung mengabaikan perubahan historis yang fundamental dalam sistem internasional.

 

 Kritik Normatif.

 

Kritik normatif menuduh positivisme mengabdi pada status quo dengan menerima parameter sistem existing sebagai given. Pendekatan ini dituduh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan keadilan, emansipasi, dan etika dengan dalih objektivitas ilmiah.

 

Feminis seperti J. Ann Tickner menunjukkan bagaimana positivisme mereproduksi bias maskulin dengan menekankan objektivitas, rasionalitas, dan control sambil mengabaikan pengalaman subjektif, emosi, dan relasionalitas.

 

Keadaan Saat Ini dan Transformasi Paradigma Positivis.

 Perkembangan Kontemporer.

 

Meskipun menghadapi kritik substantif, paradigma positivis tidak hilang tetapi telah mengalami transformasi signifikan. Dalam neorealisme, perkembangan seperti balance-of-threat theory Stephen Walt dan neoclassical realism mencoba memasukkan variabel unit-level tanpa meninggalkan kerangka sistemik.

 

Dalam neoliberalisme, perkembangan seperti rational design of international institutions dan teori regimes yang lebih kompleks mencoba menanggapi kritik dengan memasukkan pertimbangan distribusi kekuasaan dan heterogenitas preferensi.

 

Integrasi dengan Pendekatan Lain.

 

Transformasi paling menarik terjadi dalam upaya integrasi dengan pendekatan lain. Analytic eclecticism yang dipromosikan oleh Rudra Sil dan Peter Katzenstein berusaha menggabungkan wawasan dari berbagai paradigma tanpa terikat pada komitmen epistemologis tertentu.

 

Demikian pula, perkembangan dalam quantitative methods seperti process tracing dan qualitative comparative analysis berusaha menggabungkan kekuatan metode kuantitatif dengan sensitivitas terhadap konteks dan mekanisme kausal yang biasanya menjadi kekuatan pendekatan kualitatif.

 

 Tantangan Kontemporer.

 

Paradigma positivis menghadapi tantangan baru dari perkembangan seperti big data dan artificial intelligence. Meskipun perkembangan ini menawarkan kemampuan analitis yang lebih canggih, mereka juga memunculkan pertanyaan baru tentang objektivitas, bias algoritmik, dan reduksionisme.

 

Krisis replikasi dalam ilmu sosial juga mempengaruhi H Hubungan Internasional, dengan semakin disadarinya masalah seperti p-hacking dan publication bias yang menggerogoti klaim akumulasi pengetahuan kumulatif.

 

Kesimpulan.

 

Paradigma positivis dalam Hubungan Internasional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan disiplin ini sebagai ilmu sosial yang rigorous. Melalui neorealisme dan neoliberalisme, paradigma ini telah menghasilkan teori-teori elegan dengan kekuatan prediktif dan penjelasan yang jelas.

 

Namun, dominasi paradigma ini telah menghadapi tantangan substantif yang memaksa transformasi dan adaptasi. Masa depan paradigma positivis terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan wawasan dari pendekatan alternatif, mengembangkan metode yang lebih sensitif terhadap konteks, dan menjawab kritik epistemologis dan normatif yang dihadapinya.

 

Yang jelas, warisan positivisme tetap relevan dalam penekanannya pada kejelasan konseptual, ketelitian metodologis, dan akuntabilitas empiris. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, komitmen pada analisis yang systematic dan evidence-based tetap berharga, asalkan diimbangi dengan kesadaran akan keterbatasan dan bias inherent dalam setiap pendekatan ilmiah.

 

Pergeseran menuju pluralisme metodologis dan teoritis dalam Hubungan Internasional kontemporer menunjukkan bahwa masa depan disiplin ini tidak terletak pada dominasi satu paradigma tunggal, tetapi pada dialog produktif antara berbagai pendekatan dimana positivisme terus memainkan peran penting, tetapi tidak lagi hegemonik.