PERJANJIAN PERTAHANAN AUSTRALIA DENGAN PAPUA NEW GUINEA PNG PICU KEKAHWATIRAN SOAL BOUGAINVILLE DAN PAPUA BARAT.

 Perjanjian Pertahanan Australi Dengan Papua New Guinea PNG Picu Kekawahtiran Soal Bougainville dan Papua Barat. 

 

Perjanjian Pertahanan antara Australia dan Papua Nugini (PNG) yang dinamai Perjanjian Pukpuk telah menimbulkan kekhawatiran khusus terkait wilayah Bougainville dan Papua Barat. Pakta ini mengamanatkan kedua negara untuk saling membela jika salah satu diserang dan membuka jalur bagi warga PNG bergabung dengan militer Australia, serta memperkuat kekuatan pertahanan PNG. Namun, ada kekhawatiran bahwa perjanjian ini bisa memperumit ketegangan regional, khususnya di Bougainville yang sedang berproses menuju kemerdekaan serta situasi sensitif di Papua Barat, yang juga menjadi wilayah berkonflik dan mendapat perhatian geopolitik.

 

Isi dan Dampak Perjanjian Pertahanan Australia-PNG.

Perjanjian Pukpuk yang ditandatangani pada Oktober 2025 adalah pakta pertahanan pertama antara Australia dan PNG dalam 70 tahun. Perjanjian ini mengatur pertahanan bersama dengan kewajiban saling membantu menghadapi ancaman bersenjata, serta program kerja sama militer yang memungkinkan 10.000 warga PNG bertugas di Angkatan Pertahanan Australia. PNG juga berupaya meningkatkan kekuatan militernya menjadi 7.000 personel aktif dan 3.000 cadangan sukarelawan. Pemerintah PNG menegaskan bahwa perjanjian ini bukan didasari oleh geopolitik atau tekanan kekuatan besar seperti China, tapi lebih pada keamanan bersama berdasarkan geografi dan sejarah wilayah mereka.

Kekhawatiran soal Bougainville dan Papua Barat.

Kekhawatiran muncul karena Bougainville, yang merupakan bagian dari PNG, sedang menuju referendum kemerdekaan dan memiliki dinamika politik yang kompleks. Perjanjian militer ini bisa berdampak pada proses politik dan keamanan di Bougainville karena adanya campur tangan pertahanan bersama yang bisa memicu ketegangan. Sementara itu, terkait Papua Barat, meskipun merupakan wilayah Indonesia, perhatian muncul dari pengaruh keamanan regional yang melibatkan Australia dan PNG. Ketegangan di Papua Barat dan isu kemerdekaan yang terus berlangsung sensitif bagi Indonesia dan negara-negara tetangga, sehingga perjanjian ini juga menciptakan spekulasi tentang bagaimana Australia dan PNG akan menangani hubungan keamanan dan politik di kawasan tersebut.

Reaksi dan Perspektif.

Pemimpin PNG menegaskan perjanjian ini adalah bentuk kerjasama pertahanan tradisional, bukan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Di sisi lain, ada kritik dan kekhawatiran dari beberapa pihak, termasuk mantan pejabat militer PNG, yang khawatir bahwa keterlibatan militer Australia dapat mencampuri urusan internal PNG, khususnya di daerah-daerah rawan seperti Bougainville. Pemerintah Australia berargumen bahwa pakta ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Pasifik dari pengaruh kekuatan besar asing seperti China.

Dengan demikian, Perjanjian Pertahanan Australia dan PNG membuka peluang kerjasama militer yang lebih erat, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang implikasinya terhadap situasi politik dan keamanan di Bougainville dan Papua Barat yang sensitif. Ke depan, bagaimana kedua negara mengelola perjanjian ini terhadap dinamika lokal dan regional akan menjadi fokus penting.

Bagimana reaksi pemerintah bougainville terhadap perjanjian pukpuk?

Reaksi pemerintah Bougainville terhadap Perjanjian Pukpuk antara Australia dan Papua Nugini (PNG) cenderung skeptis dan khawatir. Presiden Bougainville, Ismael Toroama, secara khusus menilai bahwa pernyataan dukungan Australia kepada pemerintah PNG dalam isu Bougainville mengancam netralitas Australia dan mengganggu hak Bougainville untuk menentukan nasib sendiri. Ia mengutip peran Australia yang melatih dan mempersenjatai Pasukan Pertahanan PNG selama perang saudara Bougainville (1988-1998) sebagai bukti campur tangan yang negatif terhadap perjuangan kemerdekaan mereka. Tindakan ini dilihat sebagai upaya untuk mengacaukan hak kemerdekaan Bougainville, sehingga menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran di kalangan pemimpinnya.

Selain itu, adanya perjanjian pertahanan yang sangat erat antara Australia dan PNG dianggap bisa memperumit proses kemerdekaan Bougainville yang telah didukung melalui referendum pada tahun 2019. Pemerintah PNG sendiri diindikasikan agak mundur dalam mendukung kemerdekaan Bougainville, sementara Australia menunjukkan dukungan kuat kepada PNG dalam hal ini, sehingga mempertegas perasaan ketidakadilan di Bougainville. Secara umum, pemerintahan Bougainville melihat Perjanjian Pukpuk sebagai hal yang dapat memperkuat posisi PNG dan Australia secara militer, tetapi sekaligus menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang masa depan politik dan keamanan wilayah otonom mereka.

 

Dampak perjanjian pupkpuk terhadap proses kemerdekaan Bougainville.

Perjanjian Pukpuk antara Australia dan Papua Nugini (PNG) berpotensi berdampak signifikan pada proses kemerdekaan Bougainville, yang telah melalui referendum pada 2019 dengan hasil mayoritas memilih merdeka dari PNG. Beberapa dampak utama adalah sebagai berikut:

Memperkuat Posisi Papua Nugini

Perjanjian pertahanan ini memperkuat kemampuan militer PNG untuk menjaga kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan, termasuk Bougainville. Hal ini berpotensi memperlambat atau menghambat proses kemerdekaan yang diusung oleh Bougainville karena PNG kini mendapat dukungan militer yang kuat dari Australia. Peningkatan personel dan kemampuan militer PNG dapat menjadi alat untuk mempertahankan wilayah yang kaya sumber daya tersebut, terutama tambang Panguna yang sangat penting bagi ekonomi PNG.

Menimbulkan Ketegangan Politik dan Keamanan.

Dengan Perjanjian Pukpuk, konflik lama yang pernah memicu perang saudara di Bougainville berpotensi muncul kembali jika proses kemerdekaan tidak dikelola dengan baik. Penambahan kekuatan militer PNG yang didukung Australia dapat memperpanjang ketegangan keamanan dan politik, khususnya jika pemerintah PNG bersikukuh menolak kemerdekaan penuh Bougainville. Ini dapat membahayakan proses perdamaian dan rekonsiliasi yang telah dibangun sejak penandatanganan Perjanjian Damai Bougainville (BPA).

Mempersulit Negosiasi Kemerdekaan.

Hasil referendum kemerdekaan 2019 bersifat tidak mengikat dan perlu mendapat persetujuan parlemen PNG. Dengan Perjanjian Pukpuk, posisi negosiasi kemerdekaan bisa menjadi lebih rumit karena PNG semakin kuat, baik dari sisi politik maupun militer. Ini potensial menunda atau bahkan menggagalkan sekaligus proses menuju Bougainville sebagai negara merdeka yang diinginkan oleh mayoritas penduduknya.

Secara keseluruhan, Perjanjian Pukpuk dipandang sebagai kemajuan hubungan pertahanan Australia-PNG, namun juga sebagai faktor yang menimbulkan ketidakpastian besar dan tantangan berat dalam proses kemerdekaan Bougainville yang sudah berlangsung lama dan sensitif.Perjanjian Pukpuk antara Australia dan Papua Nugini (PNG) berpotensi memperkuat posisi militer dan politik PNG dalam mengelola wilayah Bougainville yang selama ini berproses menuju kemerdekaan. Dengan peningkatan personel militer PNG yang didukung oleh Australia, PNG menjadi lebih mampu mengamankan wilayah tersebut dan ini dapat memperlambat atau menghambat proses kemerdekaan Bougainville. Selain itu, perjanjian ini bisa memunculkan ketegangan politik dan keamanan baru yang mengancam perdamaian dan rekonsiliasi yang telah dibangun pascaperang saudara Bougainville 1988-1998. Proses negosiasi kemerdekaan yang sudah berjalan juga menjadi lebih kompleks karena hasil referendum kemerdekaan Bougainville masih membutuhkan persetujuan parlemen PNG, sementara dukungan militer dari Australia kepada PNG semakin menguat. Secara umum, Perjanjian Pukpuk menimbulkan ketidakpastian dan tantangan bagi kelanjutan proses kemerdekaan Bougainville.

 Analisa Perjanjian Pertahanan Australia dengan Papua Nugini Picu Kekhawatiran soal Bougainville dan Papua Barat.

 

Perjanjian Keselamatan (Security Agreement) antara Australia dan Papua Nugini (PNG), yang ditandatangani pada Desember 2023 dan mulai berlaku pada awal 2024, telah menjadi titik tolak signifikan dalam geopolitik kawasan Pasifik Selatan. Di permukaan, perjanjian ini digambarkan sebagai upaya untuk memperdalam kerja sama bilateral, mempromosikan stabilitas regional, dan meningkatkan kapasitas pertahanan PNG. Namun, di balik retorika diplomatik tersebut, tersembunyi lapisan-lapisan kompleks yang memicu kecemasan mendalam, khususnya terkait masa depan wilayah Bougainville yang sedang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri dan provinsi Papua Barat di Indonesia yang telah lama menjadi daerah konflik. Analisis mendalam terhadap perjanjian ini mengungkap sebuah paradoks: sebuah kesepakatan yang dirancang untuk menciptakan stabilitas justru berpotensi menjadi katalisator ketidakstabilan dengan cara mengganggu keseimbangan politik, keamanan, dan sosial yang rapuh di kawasan ini.

 

Latar belakang dari perjanjian ini tidak dapat dipisahkan dari persaingan strategis yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik, dengan Australia merasa semakin waspada terhadap meluasnya pengaruh Tiongkok. Ketakutan akan "pintu belakang" Tiongkok ke PNG, yang secara geografis sangat dekat dengan Australia, memicu rasa urgensi di Canberra untuk mengukuhkan kembali pengaruhnya. Perjanjian ini, yang memungkinkan akses yang lebih besar bagi Pasukan Pertahanan Australia (ADF) ke pelabuhan dan bandara PNG serta memfasilitasi pelatihan dan latihan gabungan, dilihat sebagai upaya preemptif untuk membendung pengaruh Beijing. Bagi PNG, perjanjian ini menawarkan suntikan dana, pelatihan, dan perlengkapan yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat institusi pertahanan dan keamanannya yang seringkali kekurangan sumber daya. Namun, kerangka kerja sama yang tampaknya saling menguntungkan ini mengabaikan dinamika internal yang sensitif di dalam PNG sendiri dan di kawasan yang lebih luas. Persepsi bahwa perjanjian ini lebih ditujukan untuk melayani kepentingan keamanan Australia daripada kepentingan pembangunan jangka panjang PNG telah menimbulkan kecurigaan di antara berbagai kelompok masyarakat sipil dan politisi di PNG. Kekhawatiran utama adalah bahwa Port Moresby mungkin telah mengorbankan sebagian dari kedaulatannya dalam pertukaran untuk janji keamanan, sebuah keputusan yang memiliki konsekuensi yang jauh melampaui hubungan bilateral.

 

Dampak paling langsung dan potensial paling eksplosif dari perjanjian ini adalah terhadap proses perdamaian dan penentuan nasib sendiri Bougainville. Wilayah otonom ini telah melalui perjalanan panjang dan menyakitkan menuju penentuan nasib sendiri setelah perang saudara yang brutal (1988-1998) yang menewaskan sekitar 20.000 orang. Referendum yang dilaksanakan pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang hampir bulat, dengan 97.7% pemilih memilih untuk kemerdekaan dari PNG. Sejak itu, pemerintah Bougainville dan pemerintah nasional PNG terlibat dalam pembicaraan yang alot dan penuh ketegangan mengenai implementasi hasil referendum tersebut. Kehadiran perjanjian keamanan yang diperkuat antara Australia dan PNG telah menyuntikkan variabel baru yang sangat disalahpahami ke dalam persamaan politik yang sudah rumit ini. Pemerintah Bougainville dan para pemimpinnya telah menyatakan kekhawatiran yang sangat besar bahwa peningkatan kemampuan militer PNG, yang didukung oleh Australia, dapat digunakan untuk menekan atau bahkan menindas setiap gerakan menuju kemerdekaan jika pembicaraan gagal. Ingatan kolektif akan blokade yang diterapkan oleh pemerintah PNG selama konflik Bougainville, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, masih sangat hidup. Kekhawatirannya adalah bahwa perjanjian ini, secara tidak langsung, memberikan "lampu hijau" atau setidaknya meningkatkan kapasitas bagi Port Moresby untuk mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Bougainville.

 

Lebih jauh, perjanjian ini dilihat oleh banyak pengamat di Bougainville sebagai bukti bahwa Australia, sebagai sekutu utama PNG, akan selalu memprioritaskan integritas teritorial PNG atas aspirasi rakyat Bougainville. Persepsi ini merusak legitimasi proses perdamaian dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap kedua pemerintah, Port Moresby dan Canberra. Jika pemerintah PNG merasa didukung secara militer oleh kekuatan regional terkemuka, daya tawar mereka dalam negosiasi dengan Bougainville akan meningkat secara signifikan, sehingga berpotensi mendorong mereka untuk menawarkan otonomi yang lebih longgar daripada kemerdekaan penuh. Skenario semacam ini berisiko tinggi. Setiap upaya untuk menunda-nunda atau menolak hasil referendum dapat dengan mudah memicu kembali ketegangan dan mungkin bahkan kembalinya kekerasan. Dalam konteks ini, Perjanjian Keselamatan bukannya menjadi alat stabilisasi, melainkan menjadi sumber instabilitas yang potensial, mengancam untuk membatalkan puluhan tahun upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Bougainville. Ketegangan ini bukan hanya hipotesis; para pemimpin Bougainville telah secara terbuka meminta penjelasan dan jaminan bahwa perjanjian tersebut tidak akan digunakan melawan mereka, sebuah permintaan yang hingga saat ini belum sepenuhnya terjawab.

 

Sementara itu, di panggung regional yang lebih luas, perjanjian Australia-PNG memiliki implikasi yang sangat serius bagi situasi di Papua Barat, provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan PNG. Konflik bersenjata yang berlarut-larut antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta pelanggaran HAM yang dilaporkan secara luas, telah menjadikan Papua Barat sebagai titik nyeri dalam hubungan Indonesia-Australia selama beberapa dekade. Perjanjian keamanan yang baru ini telah dibaca dengan cermat oleh berbagai pihak di Jakarta, Port Moresby, dan di antara kelompok-kelompok separatis Papua. Bagi pemerintah Indonesia, perjanjian ini pada awalnya bisa dilihat sebagai perkembangan yang positif, karena memperkuat kemampuan negara tetangga untuk mengamankan perbatasannya yang poros, sehingga berpotensi mencegah penyelundupan senjata atau pergerakan militan dari PNG ke Papua Barat. Namun, terdapat kekhawatiran yang mendalam di Jakarta bahwa peningkatan kehadiran militer Australia di PNG dapat, sengaja atau tidak, menciptakan ruang bagi aktivisme pro-kemerdekaan Papua Barat. Indonesia sangat sensitif terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negerinya, terutama yang terkait dengan kedaulatan atas Papua Barat.

 

Bagi kelompok separatis dan masyarakat sipil pro-kemerdekaan di Papua Barat, perjanjian ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini memperkuat kerja sama keamanan antara Indonesia dan sekutu utamanya, Australia, yang dianggap sebagai bagian dari establishment regional yang mendukung status quo. Di sisi lain, beberapa mungkin melihatnya sebagai peluang untuk menginternasionalisasikan perjuangan mereka, dengan berargumen bahwa meningkatnya fokus militer Australia di kawasan tersebut akan menyoroti konflik di Papua Barat. Kekhawatiran terbesar, bagaimanapun, adalah potensi "penyebaran" atau "operasionalisasi" tidak langsung dari perjanjian ini. Jika konflik di Papua Barat meningkat dan menyebabkan gelombang pengungsi yang melintasi perbatasan ke PNG, bagaimana Australia dan PNG akan menanggapinya di bawah kerangka perjanjian baru ini? Apakah ADF akan membantu PNG dalam mengelola pengungsi, atau dalam operasi penegakan hukum perbatasan yang bisa dilihat sebagai membantu upaya keamanan Indonesia? Setiap skenario berpotensi menjerat Australia lebih dalam ke dalam konflik Papua Barat, sebuah situasi yang dengan hati-hati coba dihindari oleh Canberra selama ini. Persepsi bahwa Australia sedang membangun kapasitas militer di perbatasan Papua Barat dapat memicu sentimen anti-Indonesia dan anti-Australia, yang pada akhirnya memperumit upaya perdamaian dan meningkatkan ketegangan di daerah perbatasan yang sudah tidak stabil.

 

Dinamika segitiga antara Australia, PNG, dan Indonesia menjadi semakin rumit dengan adanya perjanjian ini. Australia harus berjalan di atas tali yang sangat tipis, menyeimbangkan komitmen keamanan barunya kepada PNG dengan hubungan strategis yang sangat penting dengan Indonesia, kekuatan ekonomi dan militer terbesar di Asia Tenggara. Setiap langkah yang dianggap oleh Jakarta sebagai dukungan, bahkan secara tidak langsung, terhadap gerakan separatis di Papua Barat akan menjadi bom politik yang dapat merusak hubungan bilateral. Pada saat yang sama, kegagalan untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak perjanjian terhadap Bougainville dapat mendorong PNG kembali ke dalam konflik internal, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan Australia sendiri dalam memiliki lingkungan yang stabil. Pemerintah Australia, dengan demikian, menemukan dirinya terjepit antara kewajiban bilateralnya dan tanggung jawab regionalnya yang lebih luas untuk mempromosikan stabilitas dan menghormati hak-hak menentukan nasib sendiri.

 

Di luar politik tingkat tinggi, perjanjian ini juga mengabaikan akar penyebab utama ketidakstabilan di kawasan ini: masalah pembangunan, ketimpangan, dan tuntutan otonomi yang tidak terpenuhi. Baik Bougainville maupun Papua Barat memiliki keluhan historis yang mendalam tentang eksploitasi sumber daya mereka tanpa manfaat yang adil, marginalisasi budaya dan politik, serta pelanggaran HAM oleh negara. Pendekatan keamanan yang diabadikan dalam perjanjian Australia-PNG berisiko mengobati gejala, bukan penyebabnya. Dengan memprioritaskan kerja sama militer, perjanjian ini secara tidak sengaja dapat meminggirkan pendekatan pembangunan dan diplomasi yang lebih holistik yang diperlukan untuk mengatasi penyebab mendasar dari konflik tersebut. Alih-alih menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan rekonsiliasi, pendekatan yang berpusat pada militer dapat semakin mempolarisasi posisi dan memperkuat narasi tentang penindasan negara. Yang dibutuhkan Bougainville dan Papua Barat adalah investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta ruang politik untuk mewujudkan aspirasi mereka. Jika perjanjian keamanan ini mengalihkan perhatian dan sumber daya dari kebutuhan mendesak ini, maka perjanjian ini pada akhirnya akan menjadi kontra-produktif.

 

Kesimpulannya.

Perjanjian Keselamatan antara Australia dan Papua Nugini jauh lebih dari sekadar pengaturan teknis untuk kerja sama pertahanan. Ini adalah dokumen geopolitik yang memiliki dampak strategis yang dalam dan berpotensi mengganggu bagi masa depan Bougainville dan keamanan regional di sekitar Papua Barat. Dengan berusaha mengamankan kepentingannya sendiri terhadap persaingan dengan Tiongkok, Australia mungkin telah menabur benih ketidakstabilan baru. Potensi perjanjian untuk memberdayakan pemerintah PNG untuk mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Bougainville, serta kemampuannya untuk menjerat Australia lebih dalam dalam konflik Papua Barat yang kompleks, merupakan risiko nyata yang tidak boleh diabaikan. Agar perjanjian ini dapat menjadi kekuatan untuk stabilitas dan bukan konflik, diperlukan transparansi yang lebih besar, keterlibatan yang tulus dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah Bougainville dan perwakilan masyarakat sipil dan komitmen yang seimbang untuk membangun keamanan manusia, bukan hanya keamanan militer. Masa depan kawasan yang damai dan sejahtera bergantung pada kemampuan Australia dan PNG untuk menavigasi ranau diplomatik yang rumit ini dengan kebijaksanaan, kepekaan, dan komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia, bukan hanya pada kepentingan keamanan sempit jangka pendek. Tanpa pendekatan yang lebih bijaksana dan inklusif, perjanjian yang dimaksudkan untuk membangun tembok pertahanan justru berisiko menyalakan api pemberontakan dan ketidakstabilan baru.