Kerja Sama Lintas Batas di Kawasan Indo-Pasifik Ketentuan Penyelesaian yang Diperlukan dalam Hubungan Tiongkok-Vietnam.

 

Tiongkok vs Vietnam.

Pendahuluan.

 

Dinamika kerja sama lintas batas antara Tiongkok dan Vietnam merupakan microcosm yang kompleks dari interaksi strategis yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan ini didorong oleh imperatif ekonomi yang kuat, dibentuk oleh kedekatan geografis, namun sekaligus dibayang-bayangi oleh warisan sejarah yang kelam dan persaingan geopolitik yang terus berlanjut. Dalam konteks ini, "ketentuan penyelesaian yang diperlukan" merujuk pada serangkaian prasyarat, kesepakatan, dan mekanisme baik yang bersifat formal maupun informal yang memungkinkan kerja sama lintas batas dapat berlangsung dan berkembang, meskipun terdapat tantangan dan ketegangan yang mendasar. Analisis ini akan menguraikan faktor-faktor pendorong, manifestasi nyata, kendala struktural, serta ketentuan-ketentuan kritis yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas hubungan ekonomi lintas batas antara kedua negara komunis tetangga ini.

 

 1. Konteks Makro: Ketimpangan Pembangunan dan Logika Ekonomi sebagai Penggerak Utama.

 

Landasan fundamental dari kerja sama lintas batas Tiongkok-Vietnam berakar pada disparitas ekonomi dan logika komparatif yang saling melengkapi.

 

Kebijakan Regional Tiongkok dan Pengembangan Wilayah Pinggiran: Seperti disebutkan, perkembangan progresif Tiongkok telah menciptakan ketimpangan antara provinsi pesisir yang menjadi "lokomotif" dan wilayah pedalaman/perbatasan yang tertinggal. Bagi provinsi-perbatasan seperti Guangxi Zhuang dan Yunnan, membangun hubungan ekonomi dengan provinsi tetangga di Vietnam justru lebih mudah dan logis secara ekonomi daripada berintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi Tiongkok yang jaraknya jauh. Oleh karena itu, proyek pengembangan wilayah lintas batas menjadi instrumen kebijakan regional Tiongkok yang strategis untuk mendorong pertumbuhan di wilayah "pinggiran"-nya. Hal ini merupakan "ketentuan penyelesaian" internal Tiongkok: pembangunan nasional mensyaratkan integrasi ekonomi dengan tetangga sebagai cara untuk menstabilkan dan memakmurkan wilayah perbatasannya sendiri.

 

Komplementaritas Ekonomi yang Simbiosis namun Asimetris: Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam, dengan perdagangan yang melonjak ribuan kali lipat dalam dua dekade. Pola perdagangan ini menggambarkan hubungan yang simbiosis namun sangat asimetris. Vietnam mengekspor sumber daya alam mentah dan produk pertanian (batu bara, karet, kayu, biji-bijian) ke Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok mengekspor barang-barang manufaktur bernilai tambah tinggi (mesin, peralatan, tekstil) ke Vietnam. Pola ini menciptakan ketergantungan struktural Vietnam: mereka mengekspor komoditas bernilai rendah dan mengimpor produk jadi bernilai tinggi, yang dalam jangka panjang dapat menghambat industrialisasi dan pengembangan kapasitas manufaktur domestik Vietnam. "Ketentuan penyelesaian" ekonomi di sini adalah pengakuan bersama atas manfaat langsung dari perdagangan, meskipun disertai dengan kesadaran Vietnam akan risiko ketergantungan yang harus dikelola.

 

Integrasi Kelembagaan melalui CAFTA dan ASEAN: Kerja sama ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Keanggotaan bersama dalam ASEAN dan pembentukan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) pada tahun 2015 menciptakan "ketentuan penyelesaian" kelembagaan yang penting. CAFTA memberikan kerangka hukum yang memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi tarif dan kontrol ketat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi pelaku bisnis dan membantu memformalkan hubungan ekonomi yang sebelumnya mungkin bersifat informal. Kerangka multilateral ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dinamika bilateral yang tidak setara, memberikan Vietnam platform kolektif untuk bernegosiasi.

 

2. Manifestasi Nyata: Zona Ekonomi, Koridor Perdagangan, dan Integrasi Infrastruktur.

 

Kerja sama teori diwujudkan dalam proyek-proyek nyata di sepanjang perbatasan, yang membutuhkan "ketentuan penyelesaian" operasional.

 

Kebangkitan Pasar Perbatasan dan Zona Ekonomi Khusus: Pemulihan dan perkembangan sekitar 200 pasar perbatasan pasca-normalisasi hubungan tahun 1991 adalah bukti nyata dari kebutuhan ekonomi akar rumput. Pasar-pasar ini menjadi urat nadi perdagangan skala kecil dan menengah. Lebih lanjut, pembentukan "gerbang perbatasan" (seperti Mong Cai-Dongxing) dan Zona Ekonomi Khusus (KEK) merepresentasikan upaya yang lebih terstruktur. Insentif seperti keringanan pajak 10% selama 15 tahun dan pembebasan pajak penuh di tahun-tahun awal di Quang Ninh adalah "ketentuan penyelesaian finansial" yang dirancang untuk menarik investasi Tiongkok. Kebijakan ini berhasil menarik raksasa manufaktur seperti TCL dan Foxconn, yang mentransformasi basis industri lokal.

 

Modernisasi Logistik dan Bea Cukai: Efisiensi hubungan lintas batas sangat bergantung pada kelancaran arus barang dan orang. Modernisasi sistem kontrol bea cukai pada tahun 2018, yang memangkas waktu pemeriksaan perorangan dari 40 detik menjadi 6 detik, adalah "ketentuan penyelesaian teknis" yang krusial. Peningkatan ini, yang memfasilitasi 15 juta orang pada tahun 2021, menunjukkan komitmen untuk mengurangi hambatan non-tarif. Namun, ketidakmampuan untuk menerapkan "single window" untuk inspeksi barang mengungkapkan batasannya. Kendala seperti prosedur dokumen yang rumit, kekurangan tenaga dan ruang, merupakan "ketentuan penyelesaian yang belum terpenuhi" yang terus menghambat potensi perdagangan maksimal.

 

Integrasi Sektor Pariwisata: Pariwisata lintas batas telah menjadi pilar utama kerja sama. Kebijakan seperti izin koordinasi penyeberangan perbatasan langsung di Dongxing (sejak 2013) dan penyederhanaan perjalanan mobil pribadi adalah "ketentuan penyelesaian administratif" yang dirancang untuk merangsang sektor jasa. Penandatanganan perjanjian pariwisata spesifik, seperti antara Mong Kai dan Dongxing untuk pengembangan resor Jiangshan, serta penyelenggaraan pameran tahunan, menunjukkan pendekatan kelembagaan yang terstruktur. Namun, ketidakseimbangan dalam perencanaan di mana Tiongkok dilihat lebih agresif dibandingkan dengan kurangnya strategi yang jelas dari pihak Vietnam menunjukkan bahwa "ketentuan penyelesaian strategis" yang seimbang masih belum tercapai.

 

3. Kendala dan Tantangan Struktural: Melampaui Ekonomi.

 

Di balik kemajuan ekonomi, terdapat lapisan tantangan kompleks yang memerlukan "ketentuan penyelesaian politik dan keamanan" yang lebih dalam.

 

Bayangan Sejarah dan Isu Kepercayaan: Perang Tiongkok-Vietnam tahun 1979 dan konflik-konflik sebelumnya meninggalkan warisan ketidakpercayaan yang dalam. Sentimen nasionalis dan kecurigaan sejarah ini adalah penghalang psikologis dan politik yang signifikan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh elite politik di kedua pihak, terutama saat ketegangan di Laut China Selatan memanas. Oleh karena itu, "ketentuan penyelesaian" yang paling sulit adalah membangun kepercayaan politik yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan dialog militer yang transparan, mekanisme pencegahan konflik di laut, dan komitmen dari pimpinan tertinggi untuk memisahkan perselisihan strategis dari kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

 

Ketimpangan Pembangunan dan Ketergantungan: Seperti yang dianalisis, struktur perdagangan yang asimetris berisiko mengunci Vietnam dalam posisi sebagai ekonomi "pinggiran" yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja murah bagi pusat manufaktur Tiongkok. Untuk Vietnam, "ketentuan penyelesaian" jangka panjang harus mencakup upaya untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekspornya. Hal ini memerlukan kebijakan industri yang cerdas dan terus menarik investasi dari Jepang, Korea Selatan, AS, dan UE untuk menyeimbangkan pengaruh ekonomi Tiongkok. Bagi Tiongkok, membantu Vietnam dalam hal ini sebenarnya menguntungkan, karena menciptakan mitra yang lebih stabil dan makmur, yang pada akhirnya akan menguntungkan keamanan kawasan.

 

Kesenjangan Regulasi dan Tata Kelola: Tidak adanya sistem hukum terpadu di wilayah lintas batas, sistem perpajakan yang belum matang, dan prosedur bea cukai yang tidak selaras menciptakan ketidakpastian bagi bisnis. Ini adalah domain di mana "ketentuan penyelesaian prosedural" sangat dibutuhkan. Pembentukan komisi bersama Tiongkok-Vietnam untuk menyelaraskan regulasi perbatasan, menyederhanakan dokumen, dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa komersial yang efisien akan sangat meningkatkan lingkungan bisnis. Inisiatif seperti "single window" untuk barang harus menjadi prioritas utama.

 

Dampak Persaingan Strategis AS-Tiongkok: Vietnam terjepit dalam persaingan antara sekutu utamanya, AS, dan mitra dagang terbesarnya, Tiongkok. Tekanan dari AS untuk membatasi kerja sama teknologi dengan Tiongkok dan ketegangan di Laut China Selatan dapat memaksa Vietnam untuk mengambil sikap yang lebih hati-hati. Dalam konteks ini, "ketentuan penyelesaian" untuk Vietnam adalah mempertahankan kebijakan luar negeri yang "lincah" (*bamboo diplomacy*), memanfaatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok sambil secara simultan memperdalam kemitraan keamanan dengan pihak lain untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mempertahankan kedaulatan.

 

4. Ketentuan Penyelesaian yang Diperlukan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan.

 

Berdasarkan analisis di atas, masa depan kerja sama lintas batas Tiongkok-Vietnam yang stabil dan berkelanjutan mensyaratkan pemenuhan beberapa "ketentuan penyelesaian" kritis:

 

1.  Penyelesaian Kepercayaan Politik: Kedua pihak perlu secara proaktif membangun mekanisme kepercayaan yang lebih kuat. Ini termasuk hotline militer yang didedikasikan untuk insiden perbatasan darat dan laut, pertukaran kunjungan rutin antara pejabat provinsi perbatasan dan militer, serta dialog kebijakan luar negeri yang jujur yang secara terbuka membahas perselisihan dan area kerja sama. Mengelola warisan sejarah memerlukan narasi bersama yang berfokus pada pembangunan masa depan.

 

2.  Penyelesaian Ekonomi yang Lebih Seimbang: Kerja sama harus bergerak menuju model yang lebih saling menguntungkan. Tiongkok dapat mendorong transfer teknologi dan investasi dalam industri bernilai tambah tinggi di Vietnam, bukan hanya ekstraksi sumber daya. Vietnam, di sisi lain, perlu mempercepat reformasi domestik untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi bernilai tambah tinggi dari semua pihak.

 

3.  Penyelesaian Kelembagaan dan Regulasi: Prioritas mendesak adalah menyelesaikan harmonisasi regulasi perbatasan. Penerapan sistem "Single Window" ASEAN untuk bea cukai harus dipercepat. Sebuah perjanjian investasi bilateral yang komprehensif dan modern yang melindungi kepentingan kedua belah pihak juga akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan.

 

4.  Penyelesaian Konektivitas Manusia-ke-Manusia: Di luar perdagangan dan pariwisata, kedua negara perlu berinvestasi dalam pertukaran yang lebih dalam antar universitas, lembaga think tank, asosiasi seniman, dan pemuda. Membangun pemahaman dan empati antarmasyarakat adalah pertahanan terbaik terhadap retorika nasionalis yang memecah belah.

 

5.  Penyelesaian dalam Kerangka Multilateral: Baik Tiongkok maupun Vietnam harus secara aktif menggunakan kerangka ASEAN untuk menopang kerja sama bilateral mereka. Inisiatif seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dapat memberikan aturan main yang lebih stabil. Menjembatani perselisihan di Laut China Selatan melalui negosiasi yang tulus mengenai Code of Conduct (COC) adalah "penyelesaian" terpenting untuk menciptakan lingkungan regional yang damai, yang menjadi dasar bagi semua bentuk kerja sama lintas batas.

 

Kesimpulan.

 

Kerja sama lintas batas Tiongkok-Vietnam adalah kisah yang ditandai dengan kontradiksi yang mendalam: didorong oleh logika ekonomi yang tak terbantahkan namun dibatasi oleh kecurigaan geopolitik yang dalam; dimanifestasikan dalam integrasi infrastruktur yang nyata namun terhambat oleh kesenjangan regulasi; dan menjanjikan kemakmuran bersama namun mengandung risiko ketergantungan. "Ketentuan penyelesaian" yang diperlukan untuk hubungan ini bersifat multidimensi, mencakup bidang ekonomi, politik, kelembagaan, dan sosio-kultural.

 

Kesuksesan hubungan ini pada akhirnya tidak akan diukur hanya oleh volume perdagangan atau jumlah turis yang melintasi perbatasan, tetapi oleh kemampuan kedua negara untuk membangun sebuah kerangka kerja yang tangguh suatu "penyelesaian" komprehensif yang memungkinkan mereka untuk mengelola dan memitigasi perbedaan strategis mereka sambil secara bersamaan memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh kedekatan geografis mereka. Dalam catur geopolitik Indo-Pasifik, hubungan Tiongkok-Vietnam yang stabil dan kooperatif bukan hanya kepentingan bilateral, melainkan prasyarat penting untuk perdamaian dan kemakmuran kawasan yang lebih luas. Jalan ke depan mensyaratkan kearifan, pragmatisme, dan komitmen berkelanjutan dari kedua ibu kota untuk mengubah perbatasan yang pernah menjadi medan perang menjadi jembatan menuju masa depan yang saling menguntungkan.