Dari Retorika Selat Hormuz hingga Serangan ke Iran – Jebakan Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Fatwa dan Verifikasi Intelijen.

Mr. President Donald Trump.

Pernyataan Donald Trump mengenai perlunya “membuka Selat Hormuz” bukan sekadar komentar kebijakan luar negeri yang lepas; ia merupakan titik puncak dari sebuah strategi yang telah lama dirancang untuk mencekik jalur ekonomi Iran sekaligus menyiapkan landasan legitimasi bagi tindakan militer. Selat Hormuz, sebagai jalur vital sepertiga perdagangan minyak dunia melalui laut, telah lama menjadi titik rawan geopolitik. Ketika Trump menyatakan perlunya tindakan tegas di sana, ia tidak hanya berbicara tentang kebebasan navigasi, tetapi juga mengirim sinyal bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya tidak lagi mengakui hak Iran atas pengaruh regional yang diperoleh melalui penguasaan titik-titik strategis tersebut. Retorika ini dengan cepat melampaui batas-batas diplomasi ekonomi dan bergerak ke ranah operasional militer, di mana Amerika Serikat dan Israel, sebagai dua aktor yang memiliki kepentingan bersama dalam menghambat pengaruh Iran di Timur Tengah, mulai menyusun skenario-skenario serangan terkoordinasi. Namun, untuk memahami mengapa dinamika ini berujung pada benturan fisik, kita harus menelusuri kembali sejarah panjang akar masalah yang sesungguhnya: senjata nuklir.

Isu pengembangan senjata nuklir oleh Iran telah menjadi momok bagi keamanan regional dan global setidaknya sejak awal abad ke-21. Argumentasi utama yang selalu dikemukakan oleh Amerika Serikat dan Israel adalah bahwa Iran tidak dapat dipercaya untuk memiliki teknologi pengayaan uranium karena dikhawatirkan akan dialihfungsikan menjadi hulu ledak nuklir. Di sinilah titik sentral ironi sejarah terjadi. Pada tahun 2015, setelah bertahun-tahun negosiasi yang melelahkan, Iran dan negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman) mencapai kesepakatan bersejarah yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam kesepakatan yang ditandatangani secara resmi ini, Iran setuju untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Lebih dari sekadar janji diplomatik, Iran menerima rezim pengawasan paling ketat yang pernah diterapkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), membuka fasilitas-fasilitas nuklirnya bagi para pengamat Barat, serta membatasi pengayaan uranium hingga level 3,67% jauh di bawah ambang batas yang dibutuhkan untuk senjata. Imbalannya adalah pencabutan sanksi ekonomi yang telah lama melumpuhkan perekonomian Iran. Bagi banyak analis kebijakan luar negeri, JCPOA adalah bukti bahwa diplomasi non-proliferasi masih bisa bekerja.

Namun, konstruksi yang rapuh ini hancur pada tahun 2018. Donald Trump, yang sejak kampanye presiden telah menyebut JCPOA sebagai “kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan”, secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut. Keluarnya AS dari JCPOA bukan sekadar tindakan simbolis; itu adalah pukulan telak yang menghancurkan fondasi kepercayaan dalam diplomasi multilateral. Dengan mundurnya AS, gelombang sanksi “maksimum” kembali diberlakukan, menciptakan tekanan ekonomi yang luar biasa bagi rakyat Iran, namun sekaligus membebaskan Iran dari kewajiban-kewajiban yang sebelumnya mereka patuhi. Skenario yang justru ingin dicegah oleh para perancang JCPOA yaitu Iran kembali mempercepat program nuklirnya menjadi kenyataan. Iran secara bertahap mulai melanggar batas-batas pengayaan yang telah disepakati, bukan karena mereka ingin mengejar bom, tetapi sebagai tekanan balik untuk memaksa negara-negara Eropa yang masih tersisa dalam perjanjian memberikan kompensasi ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan “keluar sendiri” yang diambil Trump secara langsung membuka pintu bagi eskalasi nuklir yang ingin ia cegah.

Dalam kekacauan politik ini, terdapat lapisan penting yang sering diabaikan dalam narasi mainstream Barat: dimensi religius-hukum di dalam negeri Iran. Sejak lama, rezim Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, telah mengeluarkan fatwa (dekrit keagamaan) yang menyatakan bahwa produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir adalah haram (dilarang) dalam Islam. Fatwa ini bukan sekadar pernyataan politik; dalam struktur teokrasi Iran, fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara religius. Meskipun skeptisisme terhadap fatwa selalu ada dengan argumen bahwa fatwa dapat dibatalkan oleh pemimpin yang sama kapan saja fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini, Iran belum pernah melanggar garis merah tersebut. Dalam kerangka fatwa inilah pemerintah Iran selalu membingkai program nuklirnya sebagai program sipil untuk energi dan medis, bukan untuk senjata.

Yang memperkuat argumen bahwa Iran belum memutuskan untuk “mengembangkan senjata” adalah fakta verifikasi dari lembaga intelijen paling otoritatif di dunia. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang merupakan satu-satunya entitas yang memiliki mandat untuk melakukan inspeksi teknis, telah berulang kali melaporkan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan adanya program senjata nuklir aktif di Iran setelah tahun 2003. IAEA memang menyoroti kurangnya kerja sama Iran dalam beberapa hal terkait lokasi-lokasi yang tidak terdeklarasi, tetapi laporan-laporan tersebut menekankan pada “kurangnya penjelasan” mengenai jejak uranium, bukan pada adanya aktivitas pembuatan bom. Lebih penting lagi, komunitas intelijen Amerika Serikat sendiri, dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada Kongres, secara konsisten mengkonfirmasi bahwa meskipun Iran melakukan aktivitas pengayaan uranium yang provokatif, Iran tidak sedang melakukan pekerjaan rekayasa yang diperlukan untuk memproduksi hulu ledak nuklir. Dengan kata lain, baik pengawas nuklir dunia maupun musuh bebuyutan Iran di Amerika Serikat sepakat pada satu titik: Iran belum membuat bom.

Di tengah kondisi ini, paradoks kebijakan menjadi sangat kentara. Di satu sisi, Iran hidup di bawah fatwa anti-nuklir dan tidak terkonfirmasi sedang mengejar senjata oleh IAEA maupun CIA. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel terus memperkuat narasi “ancaman eksistensial” yang menuntut tindakan preventif. Padahal, sepanjang periode setelah keluarnya AS dari JCPOA hingga titik di mana eskalasi militer terjadi, negosiasi tidak pernah benar-benar mati. Proses diplomasi terus berlangsung, meskipun tersendat. Ada pembicaraan tidak langsung melalui mediator seperti Oman dan Qatar, ada pertemuan-pertemuan di Wina yang difasilitasi oleh Uni Eropa, serta berbagai upaya pertukaran tahanan yang menjadi saluran komunikasi antara Washington dan Teheran. Negosiasi-negosiasi ini mencoba merumuskan “jalan kembali” ke JCPOA atau setidaknya kesepakatan interim yang mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, setiap kali negosiasi menunjukkan kemajuan, insiden-insiden yang meningkatkan ketegangan seperti serangan terhadap kapal tanker di Teluk Oman, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, atau serangan siber terhadap infrastruktur minyak terjadi, menciptakan siklus balas dendam yang sulit diputus.

Pada titik inilah pernyataan Trump tentang Selat Hormuz menjadi relevan sebagai katalisator. Ketika retorika “membuka Selat Hormuz” diterjemahkan menjadi peningkatan kehadiran militer AS di kawasan, dan ketika Israel yang selalu menganggap JCPOA sebagai kesepakatan yang tidak cukup kuat melihat momentum untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara preemptive, maka tabir diplomasi pun tersingkap. Argumen bahwa “negosiasi sedang berlangsung” menjadi tidak berarti ketika salah satu pihak memutuskan bahwa waktu untuk diplomasi telah habis, sementara pihak lainnya merasa bahwa mereka telah mematuhi semua batasan teknis yang diminta oleh komunitas internasional sebelum 2018.

Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang terjadi bukanlah sebuah letusan yang spontan, melainkan hasil dari akumulasi panjang kebijakan yang kontradiktif. Kontradiksi pertama adalah antara keinginan mencegah proliferasi nuklir dengan tindakan membunuh kesepakatan yang secara efektif menahan proliferasi (JCPOA). Kontradiksi kedua adalah antara klaim bahwa Iran adalah ancaman nuklir dengan fakta bahwa semua badan intelijen dan pengawas independen menyatakan tidak ada program senjata yang aktif. Kontradiksi ketiga adalah antara retorika “menghindari perang” dengan tindakan nyata yang mengepung Iran melalui sanksi ekonomi yang merupakan tindakan perang ekonomi, serta provokasi militer di jalur-jalur vital seperti Selat Hormuz.

Dengan demikian, pernyataan Trump tentang “membuka Selat Hormuz” harus dibaca sebagai pernyataan doktrinal: bahwa Amerika Serikat tidak lagi mengakui hak Iran atas kedaulatan ekonomi dan keamanan maritimnya, dan bahwa AS bersama sekutunya, Israel, bersedia menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Padahal, Iran telah menawarkan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 2015, hidup di bawah fatwa yang secara teologis melarang senjata yang mereka tuduhkan, dan bahkan saat ketegangan memuncak, meja perundingan masih terbuka. Kegagalan untuk menghargai diplomasi yang sudah berjalan, dikombinasikan dengan pengabaian terhadap temuan intelijen yang tidak menemukan program senjata aktif, menunjukkan bahwa konflik ini sebenarnya bukan semata-mata tentang nuklir, tetapi tentang perombakan tatanan kekuasaan di Timur Tengah.

Dalam analisis akhir, serangan terhadap Iran menggambarkan kegagalan total diplomasi yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Trump membongkar JCPOA sebuah bangunan diplomasi yang dikerjakan selama satu dekade tanpa menyediakan alternatif yang realistis selain tekanan maksimum. Akibatnya, ketika Iran tidak menyerah di bawah tekanan, narasi bergeser dari “mencegah Iran mendapatkan bom” menjadi “menghancurkan kapasitas pertahanan Iran”. Ironi terbesar adalah bahwa serangan itu terjadi pada saat Iran, menurut IAEA dan intelijen AS, masih belum melanggar garis merah fatwa dan tidak sedang membangun senjata nuklir. Pada saat negosiasi masih berlangsung, pilihan untuk menyerang justru diambil, membuktikan bahwa bagi Amerika Serikat dan Israel di bawah pengaruh doktrin Trump, kehadiran rezim di Teheran sendiri dianggap sebagai ancaman yang tidak bisa dinegosiasikan terlepas dari ada atau tidaknya senjata pemusnah massal. Ini adalah tragedi di mana solusi diplomatik telah ada, diverifikasi oleh lembaga independen, namun dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek dan ambisi hegemonik di kawasan.